Jakarta — Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Letnan Jenderal (Purn) Lodewyk Pusung, resmi mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah hukum ini ditempuh Lodewyk setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
Pendaftaran praperadilan tersebut dikonfirmasi melalui sejumlah sumber berita, termasuk detikNews dan tempo.co, yang menyebutkan bahwa Lodewyk tidak terima dengan status tersangka yang disandangnya. Ia menilai proses penetapan tersangka tidak memenuhi unsur-unsur prosedur yang berlaku dalam hukum acara pidana.
Rekam Jejak Militer yang Mentereng
Lodewyk Pusung bukanlah figur baru di lingkaran elite militer dan pemerintahan. Dengan pengabdian selama 32 tahun di TNI Angkatan Darat, ia telah melewati berbagai penugasan strategis sebelum akhirnya menduduki posisi penting di pemerintahan. Salah satu jabatan militernya yang paling dikenal adalah sebagai Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB), yang membawahi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.
Karier Lodewyk di militer dianggap solid dan konsisten. Ia dikenal sebagai perwira yang disiplin dan memiliki integritas tinggi selama berdinas. Pensiun dari militer tidak menghentikan kiprahnya di ruang publik, karena ia kemudian ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Wakil Kepala BGN — lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan program gizi nasional, termasuk program MBG yang menjadi andalan pemerintah.
Ironi 1,5 Tahun di BGN
Namun, jabatan di BGN ternyata tidak bertahan lama. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, Lodewyk dicopot dari posisinya oleh Presiden Prabowo. Pemberhentiannya kemudian diikuti dengan penetapan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Situasi ini menjadi ironi tersendiri bagi Lodewyk. Setelah tiga dekade mengabdi di militer tanpa catatan buruk yang berarti, kariernya di pemerintahan justru berakhir dalam waktu singkat akibat kasus hukum yang membelitnya. Media lokal, termasuk suara.com, menyebut kisah ini sebagai ironi nyata — seorang perwira senior yang tumbang bukan di medan perang, melainkan dalam urusan administratif program gizi nasional.
Harta Kekayaan Tembus Rp 60,5 Miliar
Di tengah sorotan kasus korupsi, profil keuangan Lodewyk Pusung turut menjadi perhatian publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Lodewyk tercatat mencapai Rp 60.540.791.335 atau sekitar Rp 60,5 miliar.
Mayoritas harta kekayaan tersebut berupa tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi. Aset properti mendominasi portofolio kekayaannya, menjadikannya salah satu eks pejabat dengan nilai harta yang cukup besar. Publikasi LHKPN ini menambah dimensi baru dalam pemberitaan kasus MBG, karena masyarakat turut menyoroti kesesuaian antara penghasilan resmi dengan akumulasi aset yang dilaporkan.
Proses Hukum Berlanjut
Penetapan tersangka terhadap Lodewyk merupakan bagian dari penyelidikan luas Kejaksaan Agung terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Program yang digagas sebagai solusi masalah gizi anak-anak Indonesia ini diduga mengalami kebocoran anggaran dan praktik pengadaan yang tidak transparan.
Lodewyk sebagai eks Wakil Kepala BGN dianggap memiliki tanggung jawab dalam tata kelola program tersebut. Kejaksaan Agung menahannya untuk memastikan kelancaran proses penyidikan. Namun, Lodewyk melalui tim kuasa hukumnya memilih jalur praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka serta penahanan yang dilakukan terhadapnya.
Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk menggugat validitas proses penyidikan. Jika pengadilan mengabulkan gugatan Lodewyk, maka status tersangkanya dapat dibatalkan dan ia dibebaskan dari tuntutan dalam kasus ini. Sebaliknya, jika gugatan ditolak, proses penyidikan akan berlanjut ke tahap berikutnya.
Program MBG di Bawah Sorotan
Kasus yang menjerat Lodewyk Pusung juga menyoroti kelemahan dalam implementasi program MBG secara keseluruhan. Program yang dirancang untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah ini melibatkan anggaran besar dan koordinasi lintas instansi. Dugaan korupsi dalam tata kelolanya menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah masih perlu diperkuat.
Publik menanti hasil dari proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini tidak hanya menentukan nasib karier Lodewyk Pusung, tetapi juga menjadi ujian bagi kredibilitas program MBG dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor publik.
Referensi: detikNews, joglosemar news, lampuhijau.co.id, www.suara.com
