Trump Tunda Perintah Eksekutif AI Setelah Musk & Zuckerberg Tekan di Menit Terakhir
Keputusan mengejutkan datang dari Gedung Putih pada Rabu sore, Mei 2026. Donald Trump seharusnya menandatangani perintah eksekutif (executive order/EO) yang mengatur pengawasan penggunaan kecerdasan buatan (AI) di instansi pemerintah federal Amerika Serikat — langkah yang dianggap sebagai salah satu upaya paling signifikan Washington untuk mengendalikan perkembangan teknologi AI. Namun, di menit terakhir, presiden membatalkan rencana itu setelah menerima tekanan langsung dari Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan sejumlah petinggi Silicon Valley yang khawatir regulasi ini akan menghambat inovasi.
Pembatalan ini bukan sekadar perubahan jadwal — ini adalah kemenangan telak Big Tech atas upaya regulasi AI yang sudah dirumuskan berbulan-bulan. Pejabat Gedung Putih yang mengetahui keputusan itu mengaku “taken aback” (terkejut) karena undangan ke upacara penandatanganan sudah terlanjur dikirim.
Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Perintah eksekutif yang seharusnya ditandatangani Trump dirancang untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan AI menyerahkan model mereka kepada pemerintah federal setidaknya 90 hari sebelum diluncurkan ke publik. Tujuannya: memberi waktu bagi regulator untuk menguji potensi risiko keamanan sebelum model AI digunakan secara luas.
Draft awal EO ini tergolong keras. Namun, selama proses perumusan, teks tersebut sudah mengalami pelunakan signifikan — dari kewajiban (mandatory) menjadi anjuran sukarela (voluntary). Meski sudah dikompromikan, Big Tech tetap merasa tidak nyaman.
Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan David Sacks — yang dikenal sebagai “AI czar” di pemerintahan Trump — melakukan pendekatan langsung kepada presiden. Hasilnya: Trump memutuskan untuk menunda penandatanganan tanpa batas waktu.
“Saya pikir itu bisa jadi penghambat, dan saya ingin memastikan itu bukan penghambat.” — Donald Trump, menjelaskan keputusan penundaan EO AI
Timeline: Dari Draft Keras ke Pembatalan Total
Untuk memahami bagaimana sebuah perintah eksekutif yang sudah matang bisa batal di detik terakhir, berikut timeline lengkapnya:
- Minggu-minggu sebelumnya: Draft EO keras beredar internal. Perusahaan AI wajib menyerahkan model 90 hari sebelum peluncuran, termasuk detail arsitektur dan kemampuan.
- Proses revisi: Setelah tekanan awal dari industri, draft dilunakkan. Kewajiban berubah menjadi sukarela — perusahaan “diajak” berbagi model, bukan diwajibkan.
- Pernyataan David Sacks: AI czar yang saat itu masih menjabat menyatakan bisa menerima versi sukarela ini. Sacks tampak menjadi penjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan pemerintah.
- Undangan dikirim: Gedung Putih mulai mengirim undangan ke upacara penandatanganan yang dijadwalkan Rabu sore. Para pejabat dan perwakilan industri sudah bersiap hadir.
- Pembatalan mendadak: Dalam 24-48 jam sebelum acara, Musk, Zuckerberg, dan koalisi Big Tech lainnya menekan Trump secara langsung. Trump berubah pikiran. Acara dibatalkan.
- Reaksi internal: Beberapa pejabat Gedung Putih yang terlibat dalam perumusan EO mengaku “taken aback” — terkejut dengan perubahan keputusan yang datang begitu mendadak.
Siapa Saja yang Menekan Trump?
Tiga nama kunci muncul dalam drama lobi ini, masing-masing dengan kepentingan berbeda:
Elon Musk — Sang Penentang Regulasi
Musk secara konsisten menentang regulasi AI yang ketat. Melalui X (Twitter), Tesla, dan xAI, ia berargumen bahwa aturan pemerintah akan “mendinginkan” inovasi dan memberikan keunggulan kepada negara pesaing seperti China. Musk juga memiliki konflik kepentingan langsung — perusahaannya bersaing langsung dengan OpenAI, yang justru awalnya mendorong regulasi ketat.
Mark Zuckerberg — Pembela AI Open-Source
Meta di bawah Zuckerberg mengambil pendekatan berbeda: mempromosikan AI open-source (seperti Llama). Regulasi yang mewajibkan disclosure model akan merugikan Meta karena perusahaan ini justru terbuka dengan model mereka. Zuckerberg berargumen bahwa transparansi dan akses terbuka lebih baik daripada kontrol pemerintah yang ketat.
David Sacks — AI Czar yang Berubah Sikap
Sacks awalnya tampak menjadi pendukung kompromi regulasi. Namun, setelah lobi intensif dari industri, posisinya bergeser. Sebagai figur yang menghubungkan Silicon Valley dengan Gedung Putih, Sacks memainkan peran kunci dalam meyakinkan Trump bahwa EO ini bisa merugikan inovasi teknologi AS. Perubahan sikap Sacks menjadi titik balik — karena sebagai AI czar, suaranya memiliki bobot yang signifikan di telinga presiden. Ketika Sacks sendiri mulai meragukan kebijakan yang sempat ia dukung, Trump kehilangan alasan kuat untuk tetap menandatangani EO tersebut.
Kenapa Keputusan Ini Penting?
Pembatalan EO AI Trump bukan hanya urusan domestik Amerika Serikat. Ini mengirim sinyal ke seluruh dunia tentang bagaimana negara adidaya mendekati regulasi teknologi paling transformatif abad ini.
Konteks global saat ini menunjukkan tren yang berlawanan:
- Uni Eropa: EU AI Act sudah berlaku penuh — regulasi AI paling komprehensif di dunia, dengan klasifikasi risiko dan sanksi hingga 7% dari pendapatan global perusahaan.
- China: Memiliki regulasi ketat untuk AI generatif, termasuk kewajiban pendaftaran model dan persetujuan konten sebelum peluncuran.
- Amerika Serikat: Dengan pembatalan EO ini, AS kembali ke pendekatan self-regulation — mengandalkan industri untuk mengatur dirinya sendiri.
Situasi ini semakin relevan mengingat lanskap industri AI yang terus berubah — seperti yang terlihat ketika Google memangkas harga AI secara drastis, membuat akses ke model canggih semakin terbuka dan memperumit pertanyaan tentang siapa yang seharusnya mengawasi perkembangan ini.
Ironisnya, perkembangan terbaru di industri AI justru menunjukkan mengapa regulasi diperlukan. Anthropic baru saja meluncurkan Mythos, model AI dengan kemampuan cybersecurity yang sangat cepat dan berpotensi berbahaya. Model ini bisa menemukan kerentanan keamanan dalam hitungan menit — kemampuan yang bisa disalahgunakan jika tidak ada pengawasan. Demikian pula, kemajuan pesat dalam deepfake, autonomous agent, dan AI-generated content semakin mempertanyakan apakah self-regulation industri cukup untuk melindungi publik.
Pertanyaannya: jika AS sebagai pusat inovasi AI global tidak bisa menerapkan regulasi dasar, bagaimana negara-negara lain yang sumber dayanya lebih terbatas bisa mengawasi industri ini?
Relevansi untuk Indonesia
Peristiwa di Washington ini punya pelajaran penting bagi Indonesia, yang saat ini sedang merumuskan kerangka regulasi AI nasional:
- Kominfo sedang menyusun kebijakan AI nasional yang mencakup tata kelola, etika, dan standar teknis.
- UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) yang sudah berlaku menjadi fondasi hukum untuk mengatur penggunaan data dalam pelatihan model AI.
- BRIN dan akademisi terus mendorong pendekatan berbasis risiko dalam regulasi AI Indonesia.
Pelajaran utama dari kasus AS: ketika industri teknologi terlalu dekat dengan pembuat kebijakan, regulasi yang sudah matang bisa runtuh dalam satu keputusan. Indonesia perlu memastikan bahwa proses perumusan regulasi AI melibatkan bukan hanya pelaku industri, tetapi juga masyarakat sipil, akademisi, dan pakar etika teknologi. Transparansi dalam proses legislasi menjadi kunci agar kebijakan AI tidak dicap sebagai produk lobi, melainkan hasil pertimbangan publik yang matang.
Pertanyaan kritisnya: apakah Indonesia perlu mengambil pendekatan yang lebih ketat dari AS? Atau justru lebih longgar agar tidak menghambat adopsi AI? Jawabannya kemungkinan ada di tengah — regulasi yang proporsional dengan risiko, bukan blanket ban atau laissez-faire total.
Apa Selanjutnya?
Penundaan EO AI ini bukan akhir cerita. Beberapa skenario mungkin terjadi ke depan:
- EO diajukan ulang: Tekanan dari Kongres dan publik bisa memaksa Trump untuk mengajukan kembali versi yang lebih lunak.
- Regulasi lewat Kongres: Jika eksekutif gagal, legislatif mungkin mengambil alih dengan undang-undang yang lebih mengikat.
- Self-regulation industri: Big Tech mungkin menawarkan kerangka regulasi mandiri untuk menghindari intervensi pemerintah yang lebih keras.
- Efek domino global: Negara-negara lain mungkin melihat pembatalan ini sebagai sinyal bahwa regulasi AI sulit diterapkan — atau justru sebagai alasan untuk lebih ketat. Seperti yang kami bahas dalam analisis tentang ancaman AI murah terhadap valuasi OpenAI dan Anthropic, dinamika pasar juga bisa menjadi pendorong regulasi yang tak kalah penting dari tekanan politik.
Bagi industri AI, pembatalan ini adalah kemenangan jangka pendek. Namun tanpa kerangka regulasi yang jelas, risiko penyalahgunaan AI meningkat — dan pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap teknologi ini bisa runtuh. Ironisnya, hal itu justru bisa memicu regulasi yang jauh lebih keras di masa depan.
Satu hal yang pasti: pertarungan antara inovasi dan regulasi AI baru saja dimulai. Dan babak ini dimenangkan oleh Big Tech.
Referensi
Sumber: Laporan ini berdasarkan pemberitaan dari sumber media AS yang meliput perkembangan perintah eksekutif AI di Gedung Putih. Kutipan langsung dari Donald Trump dan pejabat Gedung Putih dikonfirmasi melalui laporan pers resmi.
