Pada era 1930-an, Uni Soviet mengalami bencana kelaparan massal yang menewaskan jutaan orang. Penyebabnya bukan sekadar kegagalan panen, melainkan kegagalan sains. Trofim Lysenko, seorang agronom yang menolak genetika modern dan mendukung pseudosains demi ideologi komunis, diangkat Josef Stalin sebagai penentu kebijakan pertanian Soviet. Ilmuwan sejati dipenjara atau dieksekusi. Hasilnya? Bencana kemanusiaan. Hampir seabad kemudian, Amerika Serikat menghadapi momen kritis yang mengancam mengulangi pola serupa—kali ini dalam bentuk regulasi federal yang melemahkan integritas ilmiah.
Office of Management and Budget (OMB) Amerika Serikat baru-baru ini merilis usulan aturan baru di Federal Register yang secara fundamental mengubah cara pemerintah federal mendanai riset ilmiah. Aturan ini membuka periode komentar publik hingga 13 Juli 2026, dan dampaknya bisa meresonansi jauh melampaui batas-batas Amerika.
Lysenkoisme 2.0: Ketika Ideologi Menggantikan Bukti
Konsep “Lysenkoisme” merujuk pada praktik membungkam sains demi kepentingan politik. Trofim Lysenko menolak hukum genetika Mendel dan teori evolusi Darwin, menggantinya dengan doktrin “vernalization”—ide pseudosaintifik bahwa tanaman bisa diwariskan sifat yang diperoleh selama hidupnya. Stalin mendukung ide ini karena selaras dengan narasi Marxis tentang transformasi alam melalui kehendak politik.
Selama hampir tiga dekade, Lysenkoisme menghancurkan genetika Soviet. Ilmuwan yang menolak doktrin ini—termasuk Nikolai Vavilov, bapak bank benih dunia—dipenjara dan mati kelaparan di gulag. Akibatnya, Uni Soviet tertinggal puluhan tahun dalam revolusi biologi molekuler yang mengubah dunia.
Kini, para kritikus kebijakan sains Amerika menyebut tren terbaru sebagai “Lysenkoisme 2.0” atau “Lysenkoisasi” institusi sains federal. Istilah ini bukan sekadar hiperbola sejarah.
Aturan Baru OMB: Peer Review Dilemahkan
Russell Vought, Direktur OMB di bawah pemerintahan Trump kedua, mengusulkan perubahan drastis pada sistem grantmaking federal. Sistem yang selama ini mengandalkan peer review—proses evaluasi oleh sesama ilmuwan independen—akan diubah menjadi sistem di mana pejabat politik memiliki kata terakhir dalam menentukan pendanaan riset.
Perubahan ini menyasar National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Food and Drug Administration (FDA), serta lembaga sains federal lainnya. Peer review, yang selama ini menjadi standar emas evaluasi ilmiah, akan dikalahkan oleh pertimbangan “keselarasan kebijakan” dengan agenda administrasi.
Dalam praktiknya, ini berarti proposal riset tentang vaksin, perubahan iklim, kesehatan transgender, nutrisi, atau kesehatan masyarakat bisa ditolak bukan karena metodologi ilmiahnya lemah, melainkan karena hasilnya tidak selaras dengan ideologi politik penguasa.
Topik-Topik yang Terancam
Aturan baru ini menempatkan sejumlah bidang riset dalam posisi rentan:
- Vaksin dan imunisasi: Riset yang mendukung efektivitas dan keamanan vaksin bisa dianggap “tidak selaras” dengan gerakan MAHA (Make America Healthy Again) yang dipromosikan Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr., seorang aktivis antivaksin vokal.
- Perubahan iklim: Studi tentang dampak krisis iklim dan energi terbarukan berisiko dipangkas demi agenda pro-bahan bakar fosil.
- Kesehatan transgender: Riset tentang gender-affirming care dan kesehatan LGBTQ+ bisa diblokir atas dasar “pertimbangan moral” daripada bukti ilmiah.
- Nutrisi dan kesehatan masyarakat: Rekomendasi diet berbasis bukti bisa diganti dengan panduan yang dipengaruhi industri atau agenda politik.
- Penyakit menular: Riset pandemi dan kesiapsiagaan wabah berisiko dikorbankan untuk narasi politik tertentu.
Implikasi Global: Mengapa Ini Penting bagi Indonesia
Meskipun aturan ini khusus menyasar Amerika Serikat, dampaknya bersifat global. Amerika Serikat adalah penyumbang terbesar pendanaan riset biomedis di dunia. NIH saja mengalokasikan lebih dari 47 miliar dolar AS per tahun untuk riset kesehatan. Ketika sistem peer review Amerika melemah, kualitas bukti ilmiah global ikut terpengaruh.
Bagi Indonesia, implikasinya nyata. Banyak kebijakan kesehatan masyarakat—mulai dari program imunisasi hingga penanganan stunting—mengacu pada pedoman yang didasarkan pada riset internasional. Jika kualitas riset Amerika menurun akibat politisasi, negara-negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada evidence-based policy akan menghadapi tantangan baru.
Selain itu, kolaborasi riset antara ilmuwan Indonesia dan Amerika bisa terganggu. Program pertukaran ilmuwan, joint research, dan pendanaan bersama berisiko terpengaruh oleh perubahan kebijakan yang mengutamakan loyalitas politik daripada keunggulan ilmiah.
Perlawanan dari Komunitas Ilmiah
Komunitas ilmiah Amerika tidak tinggal diam. Asosiasi universitas, organisasi profesi medis, dan lembaga riset telah menyuarakan protes terhadap aturan baru ini. Periode komentar publik hingga 13 Juli menjadi momentum bagi ribuan ilmuwan, dokter, dan warga untuk menyampaikan penolakan mereka.
Para kritikus menekankan bahwa peer review—meskipun tidak sempurna—telah menjadi pilar integritas ilmiah selama berabad-abad. Menggantinya dengan penilaian politik bukan hanya langkah mundur, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip dasar sains: bahwa kebenaran ditentukan oleh bukti, bukan oleh kekuasaan.
Sejarah Lysenkoisme mengajarkan bahwa ketika sains dikorbankan demi ideologi, yang menderita bukan hanya ilmuwan, melainkan seluruh masyarakat. Kelaparan massal di Uni Soviet adalah peringatan abadi tentang bahaya membiarkan politik mendikte ilmu pengetahuan.
Dunia kini menonton apakah Amerika Serikat akan belajar dari sejarah atau mengulanginya dalam bentuk baru. Periode komentar publik hingga pertengahan Juli menjadi ujian apakah suara sains masih didengar, atau tenggelam dalam riuh rendah politik.
