Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Barat memasuki fase kritis seiring dengan melambungnya kritik dari berbagai elemen masyarakat. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat menyatakan membutuhkan waktu hingga 11 Juli 2025 untuk memulihkan pasokan listrik secara normal di seluruh wilayah terdampak. Namun, janji tersebut tak serta merta meredakan keresahan warga, pelaku usaha, hingga instansi pelayanan publik yang merasakan dampak langsung dari krisis energi ini.
Ketergantungan Batubara Jadi Biang Kerok
Intensitas pemadaman yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ternyata berakar pada masalah struktural jangka panjang. Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti bahwa PLN perlu mengurangi ketergantungan pada pasokan batubara sebagai sumber energi utama. Pemerintah melalui PLN sendiri telah mengonfirmasi bahwa terbatasnya pasokan batubara menjadi penyebab utama pemadaman bergilir di sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan Barat.
Ketergantungan pada energi fosil yang fluktuatif ini memperlihatkan kerentanan sistem kelistrikan nasional. Ketika pasokan batubara terganggu, dampaknya langsung terasa hingga ke level konsumen. Kondisi ini memicu pertanyaan serius tentang strategi diversifikasi energi yang selama ini digaungkan namun belum terimplementasi secara optimal.
Rumah Sakit Khawatirkan Keselamatan Pasien
Di Kabupaten Sintang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M. Djoen menyuarakan keprihatinan mendalam terkait pemadaman listrik bergilir. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar gangguan operasional biasa, melainkan menyangkut keselamatan nyawa pasien. Peralatan medis kritis seperti ventilator, mesin hemodialisis, dan sistem pendingin obat-obatan membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan uninterrupted.
Wakil direktur RSUD Ade M. Djoen mengungkapkan bahwa meski rumah sakit memiliki generator cadangan, ketergantungan pada genset tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Biaya operasional membengkak, dan yang lebih mengkhawatirkan, ada risiko keterlambatan penanganan darurat jika pasokan listrik terputus di momen kritis. Masyarakat Sintang dan sekitarnya menuntut adanya jaminan pasokan listrik yang andal untuk fasilitas pelayanan kesehatan.
Sektor Perhotelan Terancam Rugi
Dampak pemadaman bergilir juga menyentuh sektor perhotelan di Banjarbaru. Sejumlah hotel melaporkan peningkatan biaya operasional yang signifikan akibat harus menggunakan genset berbahan bakar solar. Kenaikan biaya energi ini diperkirakan akan mempengaruhi tarif kamar dan margin keuntungan, terutama bagi hotel menengah yang selama ini mengandalkan efisiensi operasional.
Para pelaku industri perhotelan mengeluh bahwa ketidakpastian pasokan listrik membuat perencanaan bisnis menjadi sulit. Tamu yang mengalami gangguan kenyamanan akibat pemadaman cenderung memberikan ulasan negatif, yang pada akhirnya mempengaruhi reputasi dan okupansi jangka panjang. Asosiasi perhotelan daerah telah mengirim surat resmi kepada PLN untuk meminta kejelasan timeline pemulihan.
Mosi Tidak Percaya dan Desakan Kompensasi
Resistensi terhadap PLN mencapai titik didih di Sanggau. Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Sanggau secara resmi menyatakan mosi tidak percaya kepada PLN dan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika pemadaman listrik berlanjut. Langkah ini mencerminkan frustrasi mendalam masyarakat yang merasa hak dasar mereka sebagai konsumen terabaikan.
Sementara itu, Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak (KBTP), Hendry Pangestu Lim, menegaskan bahwa konsumen berhak atas kompensasi akibat pemadaman bergilir. Ia menilai bahwa pemadaman telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan kehidupan sehari-hari warga. Desakan kompensasi ini sejalan dengan regulasi yang mengatur bahwa penyedia layanan wajib memberikan ganti rugi ketika gagal memenuhi standar pelayanan minimal.
Solusi Mandiri: Panel Surya Jadi Alternatif
Di tengah ketidakpastian pasokan listrik, sebagian warga Pontianak mulai mengambil langkah mandiri dengan memasang panel surya. Mereka melaporkan penghematan tagihan listrik hingga 40 persen setelah beralih ke energi terbarukan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir masyarakat dari ketergantungan penuh pada grid PLN menuju kemandirian energi.
Investasi awal untuk instalasi panel surya memang cukup besar, namun dalam jangka panjang terbukti lebih ekonomis dan stabil. Beberapa komunitas bahkan mulai membentuk koperasi energi untuk berbagi biaya instalasi dan maintenance. Model ini berpotensi menjadi solusi skala kecil yang dapat direplikasi di daerah lain yang mengalami masalah serupa.
PLN: Upaya Pemulihan dan Risiko Korsleting
PLN Kalbar menyatakan tengah menggenjot upaya pemulihan listrik dengan target normalisasi penuh pada 11 Juli 2025. Namun, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar) setempat memberikan peringatan bahwa pemadaman listrik bergilir berisiko memicu korsleting. Ketika pasokan listrik dinyalakan kembali setelah pemadaman, lonjakan tegangan dapat merusak instalasi listrik yang tidak memadai dan memicu kebakaran.
Damkar mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan memastikan instalasi listrik dalam kondisi baik sebelum pasokan dipulihkan. Pemeriksaan berkala oleh teknisi berlisensi sangat disarankan untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Koordinasi antara PLN, Damkar, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan proses pemulihan berjalan aman dan terkendali.
Krisis listrik di Kalimantan Barat ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas PLN dan komitmen pemerintah terhadap jaminan pelayanan publik. Masyarakat menunggu realisasi janji pemulihan sambil menuntut akuntabilitas dan kompensasi yang adil. Hanya waktu yang akan menjawab apakah target 11 Juli dapat terpenuhi ataukah krisis ini akan berlanjut dengan dampak yang semakin meluas.
Referensi: ANTARA News, detikcom, PontianakPost, pontianak.tribunnews.com
