Nilai tukar rupiah di pasar offshore menembus level Rp17.800 per dolar AS saat pasar domestik libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu-Kamis (27-28/5). Pelemahan ini melanjutkan tren penurunan yang sebelumnya sudah sempat menyentuh pelemahan rupiah ke Rp17.700. Di tengah tekanan yang terasa berat itu, muncul suara optimisme dari kubu analis: rupiah dinilai punya ruang rebound cukup besar — asalkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bisa sinkron.
Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memproyeksikan potensi penguatan kembali rupiah ke kisaran Rp16.800–17.000 per dolar AS — atau sekitar 4–6% penguatan dari level saat ini. Tapi proyeksi itu datang dengan syarat besar: koordinasi fiskal-moneter harus solid, dan burden sharing antara pemerintah dan BI harus seimbang.
“Level rupiah saat ini terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).
“Terlalu Lemah untuk Fundamental Indonesia”
Pernyataan Fakhrul bukan tanpa dasar. Fundamental ekonomi Indonesia kuartal I-2026 masih solid: pertumbuhan ekonomi tercatat 5,61% year-on-year, dan indeks keyakinan bisnis manufaktur (IKBM) berada di level 51,37 — masih di zona ekspansif.
Artinya, ada disconnect antara realitas ekonomi domestik dan sentimen pasar yang mendorong rupiah melemah. Pasar offshore yang tipis selama libur Idul Adha memperparah volatilitas, tetapi akar masalahnya lebih dalam dari sekadar faktor teknis.
“Stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia,” tegas Fakhrul. “Dibutuhkan keseimbangan bauran kebijakan antara fiskal dan moneter.”
BI Sudah Jalan Duluan — Tapi Fiscal Stance Belum Ikut
Bank Indonesia belum lama ini mengambil langkah agresif: BI menaikkan suku bunga acuan ke 5,25 persen — sebesar 50 basis poin. Bagi yang mengikuti sejarah kebijakan moneter Indonesia, langkah ini terasa familiar.
“BI mulai kembali ke pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti era 2018,” kata Fakhrul. Referensi ke era 2018 bukan kebetulan — saat itu, di bawah Gubernur Perry Warjiyo (sa itu Deputi Gubernur), BI berhasil memulihkan kredibilitas kebijakan moneter di tengah tekanan global serupa.
Tapi masalahnya sederhana: BI sudah bergerak, fiscal stance belum sinkron.
“Kalau BI sudah mengetatkan kebijakan, tetapi fiscal stance dan komunikasi kebijakan belum sinkron, maka tekanan terhadap rupiah tetap besar,” kata Fakhrul. Dalam bahasa yang lebih gamblang: BI menanggung beban terlalu berat sendirian.
Pasar mencermati konsistensi arah kebijakan pemerintah dan BI. Ketika satu lembaga mengetat sementara yang lain belum memberi sinyal jelas, pasar membaca itu sebagai ketidakselarasan — dan rupiah yang jadi korbannya.
Apa yang Harus Terjadi Agar Rupiah Rebound?
Menurut Fakhrul, ada tiga syarat utama agar proyeksi rebound Rp16.800–17.000 bisa terwujud:
Satu, koordinasi fiskal-moneter yang solid. Pemerintah dan BI harus bergerak satu arah. Bukan sekadar tidak bertabrakan — tapi benar-benar sinkron dalam timing, besaran, dan sinyal kebijakan.
Dua, fiscal stance yang jelas dan konsisten. Ini mencakup posisi defisit APBN, kebijakan utang, dan postur belanja negara yang tidak bertentangan dengan upaya BI menstabilkan kurs.
Tiga, komunikasi kebijakan yang terkoordinasi. Pasar butuh sinyal yang jelas dan konsisten. Ketika pejabat pemerintah dan BI memberi pesan yang berbeda, volatilitas meningkat.
Target rebound Rp16.800–17.000 per dolar AS bukan angka ajaib — itu level yang realistis jika ketiga syarat di atas terpenuhi. Dan dengan potensi penguatan 4–6%, dampaknya akan terasa signifikan bagi pelaku usaha dan investor.
Purbaya: “Akan Ada Tindakan Pemerintah Lagi”
Sinyal dari sisi fiskal sebenarnya sudah mulai muncul. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa hari sebelumnya memastikan bahwa pelemahan rupiah tidak mengharuskan pemerintah menghitung ulang APBN.
“Kita sudah hitung. Pada waktu simulasi (minyak global) 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi tidak ada masalah, saya tidak harus hitung ulang APBN-nya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (27/5).
Lebih dari itu, Purbaya membocorkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan. “Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan rupiah dengan signifikan,” katanya — tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Spekulasi mengenai empat opsi yang tersedia cukup luas: intervensi valas di pasar spot, penyesuaian suku bunga fiskal, kontrol modal selektif, atau optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Yang jelas, sinyal bahwa fiskal bisa bergerak sudah dikirim.
Purbaya juga menegaskan bahwa kondisi pasar obligasi masih terkendali. Pemerintah telah melakukan buyback obligasi untuk menjaga yield tetap stabil, dan langkah itu dinilai berhasil menjaga minat investor asing terhadap aset domestik.
“Ini terjadi karena fundamentalnya bagus, sebetulnya tidak masuk akal. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi,” kata Purbaya — nada yang hampir selaras dengan argumen Fakhrul tentang disconnect antara fundamental dan sentimen pasar.
Apa Artinya bagi Pembaca?
Bagi importir, kurs Rp17.800 berarti biaya barang modal dan bahan baku naik. Tapi jika rebound ke Rp16.800–17.000 terjadi, tekanan biaya akan mereda — asalkan tidak menunda pembelian terlalu lama.
Bagi investor, rupiah yang lemah saat ini bisa menjadi entry point — terutama jika sinyal koordinasi fiskal-moneter semakin jelas dalam minggu-minggu mendatang. Historis menunjukkan bahwa rupiah cenderung stabil setelah BI mengambil langkah pre-emptive — meski tekanan pasar modal Indonesia masih terasa berat.
Bagi masyarakat umum, daya beli memang terpengaruh oleh rupiah lemah — terutama untuk produk impor dan barang yang harganya dikaitkan dengan dolar. Tapi fundamental ekonomi yang masih solid (pertumbuhan 5,61%, manufaktur ekspansif) berarti dampak ini kemungkinan bersifat sementara, bukan struktural.
Kunci utamanya: perhatikan sinyal koordinasi fiskal-moneter dalam beberapa minggu ke depan. Jika pemerintah dan BI bergerak satu arah, rebound bukan hanya mungkin — tapi probable.
Kesimpulan
Rupiah lemah saat ini bukan cerita tentang fundamental yang rapuh — ini cerita tentang koordinasi kebijakan yang belum selaras. BI sudah memulai dengan menaikkan suku bunga 50 bps dan kembali ke pendekatan pre-emptive seperti era 2018. Pemerintah melalui Menkeu Purbaya sudah memberi sinyal bahwa tindakan lanjutan akan datang.
Sekarang tinggal eksekusi. Jika policy mix membaik dan burden sharing seimbang, proyeksi Fakhrul — rupiah rebound ke Rp16.800–17.000 — bukan sekadar harapan. Itu skenario yang masuk akal.
