Pemadaman listrik bergilir yang melanda Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dalam beberapa pekan terakhir memicu protes keras dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga pemerintahan daerah. Di Kalbar, pemadaman sudah berlangsung sejak pertengahan Juni 2026 dan diperpanjang hingga 11 Juli. Di Kalsel, jadwal mati lampu masih terjadwal hingga awal Juli. PLN menyebut keterbatasan pasokan batu bara sebagai penyebab utama, namun berbagai pihak menilai krisis ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal.
Dampak Langsung ke Pelayanan Publik dan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M. Djoen di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menyuarakan keprihatinan serius terkait pemadaman bergilir yang mengganggu operasional rumah sakit. Dalam surat resmi yang ditujukan kepada PLN, manajemen rumah sakit menegaskan bahwa pemadaman listrik menyangkut keselamatan nyawa pasien. Peralatan medis kritis seperti ventilator, inkubator bayi, dan mesin hemodialisis bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
Meski rumah sakit memiliki generator darurat, penggunaan genset dalam durasi panjang meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Solar sebagai bahan bakar utama genset membutuhkan anggaran tambahan yang membebani rumah sakit daerah dengan anggaran terbatas.
Sektor perhotelan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, juga mengalami tekanan serupa. Hotel-hotel terpaksa menghidupkan genset selama jam pemadaman, yang menyebabkan lonjakan biaya energi. Penggunaan solar untuk generator jauh lebih mahal dibandingkan tarif listrik konvensional, dan beban ini pada akhirnya bisa berdampak pada tarif kamar yang ditawarkan kepada tamu.
Mosi Tak Percaya dari Masyarakat Adat
Protes paling keras datang dari Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lembaga adat tersebut secara resmi menyatakan mosi tidak percaya kepada PLN atas kegagalan menjaga kestabilan pasokan listrik. MABM mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika pemadaman berlanjut tanpa solusi nyata dari PLN.
Langkah MABM ini mencerminkan kelelahan masyarakat yang sudah berbulan-bulan menghadapi ketidakpastian pasokan listrik. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak (KBTP), Hendry Pangestu Lim, menambahkan bahwa pemadaman berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi lokal, dunia usaha, dan kehidupan sehari-hari warga. Ia menuntut kompensasi bagi konsumen yang dirugikan akibat layanan yang tidak sesuai standar.
Risiko Korsleting dan Kebakaran
Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kalimantan Barat menyoroti risiko keselamatan yang muncul akibat pemadaman bergilir. Saat listrik padam dan menyala kembali secara tiba-tiba, lonjakan arus listrik berpotensi memicu korsleting pada instalasi rumah tangga yang sudah tua atau tidak memenuhi standar keamanan. Risiko kebakaran menjadi ancaman nyata di permukiman padat dengan infrastruktur kelistrikan yang belum diperbarui.
Damkar mengimbau warga untuk mematikan peralatan elektronik saat pemadaman berlangsung dan memeriksa instalasi listrik secara berkala. Namun imbauan ini sulit diterapkan secara konsisten, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada peralatan elektronik untuk pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari.
Seruan Kurangi Ketergantungan Batubara
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong PLN untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan batubara sebagai sumber energi utama. Menurut akademisi tersebut, krisis pemadaman di Kalbar dan Kalsel menunjukkan kerentanan sistem kelistrikan yang terlalu mengandalkan satu jenis bahan bakar. Ketika pasokan batubara terganggu, seluruh sistem ikut terganggu.
Seruan ini sejalan dengan tren global menuju diversifikasi energi dan pengembangan sumber terbarukan. Namun transisi energi membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat. Untuk jangka pendek, PLN perlu memperbaiki manajemen rantai pasok batubara agar krisis serupa tidak terulang setiap tahun.
PLN Kebut Pemulihan Hingga 11 Juli
PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat menyatakan tengah mempercepat proses pemulihan listrik. Target utama adalah mengembalikan pasokan normal ke seluruh wilayah terdampak paling lambat 11 Juli 2026. Upaya percepatan mencakup koordinasi dengan pemasok batubara, optimalisasi pembangkit yang ada, dan penambahan kapasitas di titik-titik kritis.
Di Kalimantan Selatan, jadwal pemadaman di wilayah Barabai Kota, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masih berlangsung hingga siang dan malam hari pada 7 Juli 2026. PLN Kalsel meminta masyarakat untuk mengikuti jadwal yang telah dipublikasikan dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi.
Tuntutan Kompensasi dan Transparansi
Organisasi masyarakat sipil di Pontianak mendesak PLN memberikan kompensasi kepada konsumen yang terdampak pemadaman bergilir._ARGUMENTArgument yang diajukan cukup kuat: konsumen membayar tarif listrik bulanan namun tidak mendapatkan layanan sesuai standar. Regulator sektor ketenagalistrikan diharapkan turun tangan memastikan hak konsumen terlindungi.
Di sisi transparansi, masyarakat menuntut informasi yang lebih jelas mengenai penyebab pasti pemadaman, estimasi waktu pemulihan yang akurat, dan langkah konkret pencegahan di masa depan. Komunikasi yang minim dari PLN selama krisis ini justru memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap layanan ketenagalistrikan nasional.
Situasi pemadaman bergilir di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menjadi pengingat bahwa ketahanan energi bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga soal perencanaan strategis dan akuntabilitas layanan publik. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji pemulihan.
Referensi: ANTARA News, detikcom, PontianakPost, ugm.ac.id
